Ketidakjelasan peran dari badan badan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator dari kekaburan hubungan antara badan badan pusat yang ada di daerah. Misalnya peran Kanwil yang merupakan wakil dari satu departemen tingkat pusat yang di tugaskan di daerah sulit di bedakan dengan dinas yang merupakan badan pemerintahan otonom yang berada di bawah pengawasan kepala daerah. atau contoh lain hubungan para pelaksana di daerah secara vertikal dengan pemerintah pusat ternyata secara administratif lebih dominan di bandingkan dengan hubungan horisontal terhadap pemerintah daerah. Kekaburan ini juga dapat di lihat dari kenyataan bahwa seorang gubernur selain berperan di daerah juga sebagai kepala dari pemerintah daerah, inilah kekaburan hukum yang dapat di rekam pada erah orde baru maupun pada masa otonomi daerah ini.
lemahnya Badan perencana pembangunan nasional,baik dari tingkat propinsi maupun kabupaten ini di karenakan Bappeda (badan perencana pembangunan daerah) tidak berhak mengontrol program program pemerintah pusat yang ada di daerahnya.Anggaran program program ini di atur penggunanya oleh kanwil dan bappeda tidak di beritahu mengenai proyek proyek pembangunan di wilayah nya yang di biayai oleh penmerintah pusat.Walaupun terdapat usaha untuk menyerahkan fungsi fungsi perencanaan dan kordinasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau secara formal bappeda membuat perencanaan pembangunan daerah, namun dalam prakteknya mereka berada di luar arena fungsi pengontrolan terhadap sebagian besar proyek proyek yang sebenarnya bagian bagian integral dan fungsinya di bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan. Akibatnya penggunaan dana pembangunan lebih di dasarkan pada program program sektoral,maka perencanaan pembangunan di daerah sebagian besar hanyalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari target target yang telah di tetapkan di tingkat nasional.Penetapan anggaran dari petunjuk pelaksanaan semuanya di tetapkan di tingkat nasional dan di daerah hanya mengisi belangko yg telah di sediakan.intinya daerah mempersiapkan diri untuk tunduk dari perintah perintah pusat dalam kekaburan hukum dan ketidakpastian administrasi....
Kamis, 13 Juni 2013
Selasa, 11 Juni 2013
SEDIHNYA NASIP KOMODITI ANDALAN
- Komoditas Kelapa (Cocos nuciferal) merupakan komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya,dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat ,Manfaat tanaman kelapa tidak saja terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sangking besar manfaat tanaman kelapa ini sehingga ada yang menamakannya sebagai "pohon kehidupan" (the tree of life) atau "pohon yang amat menyenangkan" (a heaven tree) Kelapa selain dijuluki sebagai "pohon kehidupan" merupakan tanaman tropis yang telah lama dikenal masyarakat sekitar tahun enampuluhan tanaman yang memiliki posisi strategis terutama sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng pada era delapanpuluhan tanaman kelapa dapat disebut berjaya sehingga luas areal tanamnya mendominasi lahan di berbagai daerah seperti di NTT tercatat di tahun 2010 kab flotim jumlah luas areal 10,850 ha sudah menghasilkan buah 8,690 ha, belum menghasilkan buah 1,918 ha,tidak menghasilkan buah 242 ha,jumlah produksi 9,095 ha. Namun saat ini posisi kelapa sebagai bahan baku utama minyak goreng telah digeser oleh kelapa sawit (CPO).
(1). Produktifitas yang masih rendah (di bawah normal), karena banyak kelapa berumur di atas 20 tahun.
(2). Rendahnya pendanaan khususnya untuk perkebunan
(3). Kebijakan pembangunan yang belum mendukung sektor sektor perkebunan.
(4). Industri hilir yang belum berkembang, sehingga sebagian besar di jual dalam bentuk produk primer.
Fenomena yang sangat menyedihkan ini adalah satu tolak ukur sebuah kegagalan dalam mengantisipasi ekonomi global berdampak pada runtuhnya segi kehidupan ekonomi lokal yg mempertahankan komoditi andalan lokal karna tidak sensitif terhadap perkembangan global. Lalu apa yang menjadi tawaran alternatif untuk keluar dari keterpurukan yg berdampak jangka panjang ini? Di manakah tanggung jawab birokrasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan sehingga tidak sanggup menciptakan sekat sekat yang mengarah pada jenjang kemiskinan paling parah? lucu sekali negri ku.....
Jalan Buntu menuju kemerdekaan pangan
Akibat Krisis finansial (keuangan) BANK DUNIA melakukan spekulasi uang dan saham. “Rekomendasi Bank Dunia mendorong investasi besar-besaran di sektor pertanian, terutama di Afrika dan Asia. Akibatnya, terjadi perampasan tanah rakyat, Krisis finansial merembet pada krisis harga pangan dunia. Salah satu penyebabnya adalah beralihnya spekulasi modal bank besar dan lembaga keuangan internasional ke komoditas pangan karna agenda NEOLIBERAL masih menjadi program utama Bank Dunia.Dengan celotehan Bank Dunia seperti ini : “Kami percaya pendekatan multi-pihak dan holistik adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan membantu untuk memberi makan kalangan miskin di dunia secara berkelanjutan...
Kenyataahnya konflik Agraria memicu kekerasan Munculnya otonomi daerah memicu ekspolitasi dan regulasi terhadap pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Pemerintah daerah melakukan pembukaan proyek merampas hak-hak masyarakat adat dan mengabaikan hak masyarakat. Sumber kehidupan masyarakat daerah yang bergantung pada hasil hutan dan pertanian terancam dengan eksploitasi terus menerus, luas lahan petani jadi sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi. Pada umumnya petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki tanah kurang dari 1/3 hektar, jika dilihat dari sisi produksi tentu saja dengan luas tanah semacam ini tidak dapat di gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi petani.
Dari persoalan global dan nasional kita tarik ke persoalan lokal yang terjadi saat ini dalam realita masyarakat kita, mari kita ambil satu contoh tentang program ekonomi hijau (green economy) dan upaya lain yang dilakukan pemerintah dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program Pemberdayaan Lahan kering serta program pelestarian lingkungan, dengan bergulirnya program ini maka kaum tani di jadikan obyek tenaga kerja murah (tidak perlu di upah/gaji) di atas tanah dan kebunnya sendiri.bagaimana mungkin kita mengatakan tidak sedangkan mindset kita sudah di pengaruhi marketing dan monopoli pasar? Secara tidak langsung ladang dan kebun kita di paksa untuk menghasilkan komoditi menjadi tujuan bisnis yang berlindung di balik invenstasi Bank Dunia sementara di sisi lain kita di iming melalui LKF dengan bunga nya sangat menggiurkan untuk memenuhi bahan pokok konsumtif kita? contoh rill yg terjadi di masyrakat kita adalah ketika kita menjual biji mente untuk membeli beras dari jawa, persoalannya adalah kita menjadi kuli untuk memproduksi komoditi yang jadi tujuan bisnis di ladang atau kebun kita yang seharus nya untuk menanam padi? Sementara keuntungan dari hasil penjualan komoditi kita invenstasikan ke LKF dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bunga yg menggiurkan hakekatnya sama saja bunga yang di dapat dari LKF tujuannya untuk (beli beras).
Di sisi lain kita merasa sangat sedrhana dan mudah menjalani hidup dengan adanya program ini karna pemikiran kita yang masi sangat subtansif di kuasai polah marketing dan strategi bisnis kapital tanpa kita sadari. Apa pernah kita berfikir generasi kita yg akan datang akan mengalami nasib yang sama seperti kita alami saat ini ketika kebun kita menjadi ladang kapitalis? "Pernah kah kita membayangkan nasip seorang pemanjat kelapa yang yang telah memberikan makan (minyak goreng) kepada jutaan umat manusia sementara (pemanjat kelapa) tidak pernah mendapat Ansurasi kecelakaan kerja padahal kebun kelapa setiap tahun membayar pajak? Ataukah pernah terbayang suatu saat terjadi over produk komoditi non konsumtif dan merosotnya pasran sedangkan bahan pangan terjadi peningkatan harga? Bukan kah ini akan menjadi musibah besar di kemudian hari?
Alternatif apa yg menjadi tawaran untuk keluar dari persoalan ini ketika pendapatan merosot, LKF menutup gerbang karena mengalami kerugian akibat dari berkurangnya nasabah,beras inpor melambung harga,kebun di penuhi dengan tanaman seperti mente,kako dan fanili yg nota benenya tidak bisa di makan? Mungkin sudah saat nya kita berpikir bagaimana kita menuju KEMANDIRIAN PANGAN sebagai satu alternatif untuk menepis tekanan ekonomi dan kemerdekaan kaum Tani dari penindasan menjadi kuli di ladang/kebun sendiri menuju generasi yang lebih bermartabat dan berkualitas..karena di tangan petanilah harapan hidup seluruh umat di dunia dari musibah sebuah kelaparan..
Kenyataahnya konflik Agraria memicu kekerasan Munculnya otonomi daerah memicu ekspolitasi dan regulasi terhadap pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Pemerintah daerah melakukan pembukaan proyek merampas hak-hak masyarakat adat dan mengabaikan hak masyarakat. Sumber kehidupan masyarakat daerah yang bergantung pada hasil hutan dan pertanian terancam dengan eksploitasi terus menerus, luas lahan petani jadi sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi. Pada umumnya petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki tanah kurang dari 1/3 hektar, jika dilihat dari sisi produksi tentu saja dengan luas tanah semacam ini tidak dapat di gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi petani.
Dari persoalan global dan nasional kita tarik ke persoalan lokal yang terjadi saat ini dalam realita masyarakat kita, mari kita ambil satu contoh tentang program ekonomi hijau (green economy) dan upaya lain yang dilakukan pemerintah dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program Pemberdayaan Lahan kering serta program pelestarian lingkungan, dengan bergulirnya program ini maka kaum tani di jadikan obyek tenaga kerja murah (tidak perlu di upah/gaji) di atas tanah dan kebunnya sendiri.bagaimana mungkin kita mengatakan tidak sedangkan mindset kita sudah di pengaruhi marketing dan monopoli pasar? Secara tidak langsung ladang dan kebun kita di paksa untuk menghasilkan komoditi menjadi tujuan bisnis yang berlindung di balik invenstasi Bank Dunia sementara di sisi lain kita di iming melalui LKF dengan bunga nya sangat menggiurkan untuk memenuhi bahan pokok konsumtif kita? contoh rill yg terjadi di masyrakat kita adalah ketika kita menjual biji mente untuk membeli beras dari jawa, persoalannya adalah kita menjadi kuli untuk memproduksi komoditi yang jadi tujuan bisnis di ladang atau kebun kita yang seharus nya untuk menanam padi? Sementara keuntungan dari hasil penjualan komoditi kita invenstasikan ke LKF dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bunga yg menggiurkan hakekatnya sama saja bunga yang di dapat dari LKF tujuannya untuk (beli beras).
Di sisi lain kita merasa sangat sedrhana dan mudah menjalani hidup dengan adanya program ini karna pemikiran kita yang masi sangat subtansif di kuasai polah marketing dan strategi bisnis kapital tanpa kita sadari. Apa pernah kita berfikir generasi kita yg akan datang akan mengalami nasib yang sama seperti kita alami saat ini ketika kebun kita menjadi ladang kapitalis? "Pernah kah kita membayangkan nasip seorang pemanjat kelapa yang yang telah memberikan makan (minyak goreng) kepada jutaan umat manusia sementara (pemanjat kelapa) tidak pernah mendapat Ansurasi kecelakaan kerja padahal kebun kelapa setiap tahun membayar pajak? Ataukah pernah terbayang suatu saat terjadi over produk komoditi non konsumtif dan merosotnya pasran sedangkan bahan pangan terjadi peningkatan harga? Bukan kah ini akan menjadi musibah besar di kemudian hari?
Alternatif apa yg menjadi tawaran untuk keluar dari persoalan ini ketika pendapatan merosot, LKF menutup gerbang karena mengalami kerugian akibat dari berkurangnya nasabah,beras inpor melambung harga,kebun di penuhi dengan tanaman seperti mente,kako dan fanili yg nota benenya tidak bisa di makan? Mungkin sudah saat nya kita berpikir bagaimana kita menuju KEMANDIRIAN PANGAN sebagai satu alternatif untuk menepis tekanan ekonomi dan kemerdekaan kaum Tani dari penindasan menjadi kuli di ladang/kebun sendiri menuju generasi yang lebih bermartabat dan berkualitas..karena di tangan petanilah harapan hidup seluruh umat di dunia dari musibah sebuah kelaparan..
Langganan:
Postingan (Atom)